Sen. Sep 27th, 2021

Berkas Tersangka Sg Terus Lanjut ke Kejaksaan dan Pengadilan

Kota – Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro menegaskan berkas perkara kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, dengan tersangka Sg, warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, tetap dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.

Dalam hasil pemeriksaan terhadap tersangka pada Jumat (04/09) lalu, polisi memiliki buktiĀ  hukum semakin kuat untuk melanjutkan perkara ini ke proses berikutnya. “Simpulannya, perkara ini akan tetap kita lanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan,” tegas Kapolres AKBP Hendri Fiuser SIK MHum, Selasa (15/09).

Kapolres juga menyampaikan, memang untuk saat ini, polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Sg. Karena, tersangka kooperatif selama pemeriksaan, tidak melarikan diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu juga tidak akan menghilangkan barang bukti.

“Walaupun Polres tidak melakukan penahanan, bukan berarti tersangka Sg bisa bebas begitu saja,” imbuh Kapolres.

Seperti diberitakan, tersangka Sg tersangkut masalah hukum penyalahgunaan BBM bersubsidi pada Juli 2015 lalu. Saat itu, warga Desa Ngampel tersebut sedang menangani proyek urukan tanah di desanya. Dia mengoperasikan dua alat berat. Masalahnya, dua alat berat yang semestinya memakai BBM industri, malah diisi dengan BBM bersubsidi. Ini yang dinilai pelanggaran hukum.

Tersangka Sg juga sempat dua kali mangkir saat proses pemanggilan pemeriksaan oleh polisi. Yakni, saat pemanggilan pertama pada Senin, 24 Agustus 2015, dan pemanggilan kedua pada Kamis, 27 Agustus 2015.

Jadi, pemeriksaan pada Jumat, 4 Setember 2015, merupakan panggilan ketiga. Saat itu tersangka Sg diperiksa di ruangan Unit III Satreskrim Polres Bojonegoro selama kurang lebih empat jam. Namun, tersangka tidak ditahan karena pertimbangan tertentu.

Dari kasus itu, Polres Bojonegoro telah mengamankan barang bukti berupa dua unit alat berat, dua jeriken warna putih berisi 70 liter solar yang dibeli dari SPBU di Bojonegoro dan Tuban.

Akibat perbuatannya, tersangka terancam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar. (humas)

*) Foto ilustrasi

Comments

comments