Jum. Jul 30th, 2021

Kejari Terkesan Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi

Kota – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro saat ini terkesan lamban. Padahal, pada masa kepemimpinan Kepala Kejari Bojonegoro sebelumnya, Tugas Utoto, dan Kasi Intel, Nusirwan Sahrul, kinerja lembaga adyaksa itu terlihat gesit dan moncer. Sejumlah kasus korupsi yang sebelumnya mandek alias ngendon dituntaskan. Selain itu, juga penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi gencar dilakukan. Bahkan, penyidik Kejaksaan sempat mengobok-obok gedung DPRD Bojonegoro untuk menyita barang bukti dan dokumen terkait kasus dugaan korupsi yang membelit Wakil Ketua DPRD Bojonegoro saat itu, Abdul Wakhid Syamsuri. Buktinya pun terlihat jelas, Abdul Wakhid Syamsuri akhirnya masuk bui.

Kejaksaan dibawah kepemimpinan Kajari, Heru Choirudin SH, saat ini terkesan gamang dan lamban mengusut kasus dugaan korupsi baru maupun menuntaskan kasus lama. Sejumlah kasus dugaan korupsi yang menumpuk meja Kejaksaan seperti tidak ada jluntrungannya. Sebut saja misalnya kasus dugaan korupsi tanggul penahan tanah di Kecamatan Baureno senilai Rp1,2 miliar, kasus jual beli gas PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), kasus dugaan penyimpangan penggemukan sapi, serta kasus dugaan korupsi pengadaan alat medis CT Scan. Sejumlah kasus dugaan korupsi itu terkesan menguap begitu saja.

Pihak Kejaksaan berdalih, lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dengan nilai kerugian miliaran rupiah itu karena Kejaksaan kini kekurangan personel, baik penyidik maupun penuntut. Selain itu, personel yang membantu penanganan kasus di lapangan juga kurang.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Heru Choirudin SH, menyatakan, memang pihaknya mengakui kalau kekurangan personel sehingga proses penanganannya mengalami kemoloran.

“Walaupun kita kekurangan personel, kita tetap akan melakukan yang terbaik untuk menangani kasus, baik kasus lama maupun kasus baru,” ujarnya pada BBC, sapaan BeritaBojonegoro.com, Sabtu (17/10).

Ia mengatakan, kasus lama yang ditangani oleh Kejaksaan satu persatu diselesaikan. Kemudian, pihaknya telah mengajukan penambahan personel ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, namun hingga saat ini pihak Kejati Jatim belum menanggapinya. Sebab Kejati Jatim juga kekurangan personel.

“Saat ini Kejati Jatim juga kekurangan personel,” ujarnya.

Sistem penambahan personel dari Kejaksaan harus melapor ke Kajati Jatim lebih dulu baru kemudian oleh Kejati akan ditindak lanjuti ke Kejaksaan Agung dan pemerintah pusat. (humas)

Comments

comments