Kam. Okt 28th, 2021

Pencegahan Perkawinan Dini, Dengan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum

Polres Bojonegoro – Kapolsek Malo Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ngatimin menghadiri kegiatan pembinaan kelompok sadar hukum tentang pencegahan perkawinan usia dini bertempat di Balai Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Rabu (13/10/21).

Dalam kegiatan tersebut di hadiri oleh Forpincam Malo beserta narasunber dari Kabag Kum Kabupaten Bojonegoro Ahmad Faisol, S.H, Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) Dr Syaiful Rahmat, M.S.i, dan Kepala PA (Pengadilan Agama Bojonegoro) Drs. H. Faiq, M. H.

Dalam kesempatan ini Kepala PA (Pengadilan Agama Bojonegoro) Drs. H. Faiq, M. H. menjelaskan tentang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, agar Peraturan makamah agung ini diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

“Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak,” jelas Faiq.

Sedangkan dalam kesempatan ini Kabag Kum Ahmad Faisol,S.H menyampaikan tentang dasar UU pernikahan dini. Dimana ada perubahan atas UU perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974.

“Di Indonesia, dimana pada undang-undang nomor enam belas tahun dua ribu sembilan belas pasal tujuh , dinyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur sembilan belas tahun, sedangkan di undang-undang sebelumnya usia perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan wanita sudah mencapai umur enam belas tahun,” jelas faisol.

Serta Kepala DP3AKB Dr Syaiful Rahmat, M.S.i menjelaskan, berdasarkan Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, disebutkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah pencegahan stunting di desa melalui pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak.

“Kegiatan tersebut di Kader PKK/ Posyandu, Toga, Tomas, Toda dan warga masy Desa Banaran serta tamu undangan Kurang lebih sekitar enam puluh orang dan dalam kegiatan tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan”, ucap Ngatimin

“Semoga dengan di laksanakan Kegiatan ini warga masyarakat kecamatan Malo Agar mengerti dan memahami tentang dampak dari perkawinan usia dini” harap Ngatimin (humassekmalo/humasres-eml)

Comments

comments